Tempat Belajar Pajak Secara Bijak

 

 

PERATURAN DIRJEN PAJAK

NOMOR PER-19/PJ/2010 TANGGAL 29 MARET 2010

TENTANG

PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang       :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

 

Mengingat         :

1.         Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.         Undang-Undang nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 42 TAHUN 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3.         Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

 

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jendaral Pajak ini yang dimaksud dengan:

1.         Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.         Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

3.         Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

 

Pasal 2

(1)        Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

(2)        Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

 

Pasal 3

Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang:

a.         berada di Kawasan Berikat;

b.         berada di Kawasan Ekonomi Khusus;

c.         mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor,

tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

 

Pasal 4

 Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.         memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

b.         memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan; dan

c.         dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

 

Pasal 5

(1)        Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menerbitkan:

a.         Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau

b.         Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

 (2)       Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan.

 

Pasal 6

(1)        Dalam hal terdapat penambahan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan atau pengurangan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipusatkan, Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)        Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pengusaha Kena Pajak dapat memilih tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang lain sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.

(3)        Pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak masa pajak dimulainya pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(4)        Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Niiai Terutang secara permanen tidak lagi melakukan aktivitas usaha.

(5)        Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a.         memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

b.         memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan; dan

c.         dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

(6)        Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerbitkan:

a.         Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru, dalam hal pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau

b.         Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7)        Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterbitkan.

 

Pasal 7

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) tidak disetujui, Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan kembali pemberitahuan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (5).

 

Pasal 8

(1)        Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)        Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menginginkan tempat-tampat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat-tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang semula dipusatkan.

(3)        Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

 

Pasal 9

(1)        Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat memperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dan harus manyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.

(2)        Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum batas waktu persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang berakhir.

(3)        Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.

(4)        Dalam hal batas waktu paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak dianggap tidak memperpanjang jangka waktu pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(5)        Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan kembali pemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dalam jangka waktu setelah 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang berakhir.

(6)        Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan.

 

Pasal 10

(1)        Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), atau Pasal 9 ayat (3) Kepala Kantor Wilayah tidak menerbitkan:

a.         Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Partambahan Nilai Terutang; atau

b.         surat pemberitahuan penolakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang, atau surat pemberitahuan penolakan perubahan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang,

maka pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak dianggap disetujui, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang harus diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu dimaksud berakhir.

(2)        Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang mulai berlaku untuk masa pajak berikutnya setelah jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), atau Pasal 9 ayat (3) berakhir.

 

Pasal 11

Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat 3, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak masa pajak dimulainya pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

 

Pasal 12

(1)        Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.

(2)        Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah.

(3)        Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah dikeluarkannya surat keputusan pencabutan.

 

Pasal 13

Bentuk formulir:

a.         Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sabagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

b.         Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Partambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

c.         Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

d.         Contoh Surat Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

e.         Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 ayat (5) huruf c adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

f.          Contoh Surat Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

g.         Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

h.         Contoh Surat Pemberitahuan Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

i.          Contoh Surat Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

 

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

a.         penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;

b.         terhadap permohonan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang belum diberi keputusan sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap sebagai pemberitahuan pemusatan yang disampaikan tanggal 1 April 2010 dan di proses dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

c.         penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut; dan

d.         Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2010.

 

Ditetapkan di     :           Jakarta

pada tanggal     :           29 Maret 2010

 

DIREKTUR JENDERAL,

            ttd

MOCHAMAD TJIPTARDJO

 

 

 

 

	Lampiran I
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ..............................................(2)

TENTANG

PERSETUJUAN PEMUSATAN
TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

surat pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak .................... (3), NPWP ............... (4), Nomor .................... (5) tanggal .................. (6) perihal Pemberitahuan Pemusatan/Pemberitahuan Perubahan Pemusatan/Pemberitahuan Perpanjangan Pemusatan*) tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang;

Menimbang :

bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi atas surat pemberitahuan pemusatan/pemberitahuan perubahan pemusatan/pemberitahuan perpanjangan pemusatan*) dari Pengusaha Kena Pajak ................... (7) NPWP ............ (8) telah memenuhi persyaratan sehingga terdapat alasan untuk mempertimbangkan pemberian pemusatan/perubahan pemusatan/perpanjangan pemusatan*) tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang;

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TERUTANG PERSETUJUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.


PERTAMA :

Menyetujui pemberitahuan pemusatan/pemberitahuan perubahan pemusatan/pemberitahuan perpanjangan pemusatan*) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang dari Pengusaha Kena Pajak .............. (9) NPWP .............. (10) yang beralamat di .................... (11) untuk melaksanakan pemusatan/perubahan pemusatan/perpanjangan pemusatan *) Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada Kantor Pelayanan Pajak .................... (12) atas tempat kedudukan/kegiatan usaha sebagai berikut :

1.	Nama ............ NPWP ............. alamat ........... (13);
2.	.........................................................................;
3.	........................................................................ dst.

KEDUA :

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak ...................... (14) meliputi seluruh kegiatan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang beralamat di ............... (15) termasuk tempat kegiatan usaha yang dipusatkan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA.


KETIGA :

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai.


KEEMPAT :

Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tersebut dalam DIKTUM PERTAMA, tidak boleh menerbitkan Faktur Pajak, Faktur Pajak hanya diterbitkan oleh Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.


KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak Masa Pajak ............ (16) sampai dengan Masa Pajak ............... (17) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


KEENAM **) :

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ................. (18) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

      ............................................ (19)
a.n Direktur Jenderal Pajak
      Kepala Kantor,



     ............................................. (20)

Tembusan :

1. .......................... (21)
2. .......................... dst

*)   coret yang tidak perlu
**) untuk pemberitahuan yang pertama kali tidak perlu dimasukkan

PETUNJUK PENGISIAN PERSETUJUAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 4	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 12	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 13	:	Diisi dengan nama, NPWP, dan tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang disetujui untuk dipusatkan.
Angka 14	:	Diisi dengan KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 16	:	Diisi dengan Masa Pajak mulai berlakunya Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh Mei 2010)
Angka 17	:	Diisi dengan Masa Pajak terakhir berlakunya Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang (contoh April 2015)
Angka 18	:	Diisi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai yang dicabut.
Angka 19	:	Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan.
Angka 20	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan keputusan.
Angka 21	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat penyerahan kegiatan usaha yang dipusatkan.

	Lampiran II
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH ............................................ (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : ..............................................(2)

TENTANG

PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI TERUTANG

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca :

Surat pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang/laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang *) Nomor ............ (3) tanggal ............... (4) Pengusaha Kena Pajak ............. (5) NPWP ..................... (6);

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak, terdapat alasan yang cukup untuk mempertimbangkan pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dari ............... (7) NPWP ................... (8);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.


PERTAMA :

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-.................. (9) tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak ............ (10) NPWP ................. (11) beralamat di .................... (12) untuk melaksanakan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang pada Kantor Pelayanan Pajak ................. (13) atas seluruh tempat kedudukan/kegiatan usaha sebagai berikut :

1.	Nama ............ NPWP ............. alamat ........... (14);
2.	.........................................................................;
3.	........................................................................ dst.

KEDUA :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhadap tempat kegiatan usaha yang semula telah mendapat persetujuan untuk dipusatkan.


KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ..................... (15) dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

      ............................................ (16)
a.n Direktur Jenderal Pajak
      Kepala Kantor,



     ............................................. (17)

 

Tembusan :

1. .......................... (18)
2. .......................... dst

PETUNJUK PENGISIAN PENCABUTAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan Keputusan.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau nomor laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 4	:	Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atau tanggal laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 5	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan Nomor Keputusan Persetujuan Pemusatan yang pernah diberikan.
Angka 10	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan alamat tempat kedudukan/kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 13	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang akan dicabut.
Angka 14	:	Diisi dengan nama tempat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dicabut pemusatannya.
Angka 15	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya keputusan ini.
Angka 16	:	Diisi dengan tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan.
Angka 17	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tandatangan Kepala Kantor Wilayah yang menerbitkan keputusan.
Angka 18	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang semula dipusatkan.

 

	Lampiran III
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP ............ (1) (2) ............................                                                                                    (3)......................................

 

Nomor	: .......................... (4)	.......................... (5)
Sifat	: Biasa
Hal	: Pemberitahuan Penolakan/Penolakan Penambahan/ Penolakan   Perubahan *) Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang

Yth.
................. (6)
................. (7)


Sehubungan dengan surat pemberitahuan Saudara Nomor: ..................... (8) tanggal ................... (9) hal Pemberitahuan Pemusatan/Pemberitahuan Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang*), dengan ini disampaikan bahwa pemberitahuan Saudara belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-    /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, yaitu ................. (10)

Dengan demikian atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari tempat-tempat kegiatan usaha tersebut tetap terutang di masing-masing tempat kegiatan usaha dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Saudara dapat menyampaikan kembali pemberitahuan dengan melengkapi persyaratan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,



................... (12)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN/
PENOLAKAN PENAMBAHAN/PENOLAKAN PERUBAHAN*)
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan nama Kantor Wilayah yang menerbitkan pemberitahuan penolakan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 2	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah.
Angka 3	:	Diisi dengan nomor telepon dan alamat website Kantor Wilayah.
Angka 4	:	Diisi dengan nomor surat.
Angka 5	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 8	:	Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan alasan penolakan.
Angka 11	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat diterbitkan.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kantor.

	Lampiran IV
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

............................................................................ (1) ...........................................

 

Nomor	: .......................... (2)	.......................... (3)
Hal	: Pemberitahuan Pemusatan Tempat   Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran	: 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ............. (4)
................... (5)


Sehubungan dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-     /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, melalui surat ini kami :

Nama	: .................. (6)
NPWP	: .................. (7)
Alamat	: .................. (8)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa                    dari Pengusaha Kena Pajak
			Nama    : ............................................................... (9)
			NPWP    : ............................................................... (10)
			Alamat  : ............................................................... (11)

menyampaikan pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kedudukan/kegiatan usaha : (12)

No.	Nama	NPWP	Alamat
1.
2.
Dst

untuk di pusatkan di tempat kedudukan/kegiatan usaha .................... (13), NPWP ........................... (14) alamat ............................. (15) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak ......................... (16).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)




................................................. (17)

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian surat Pemberitahuan Pemusatan Tempat
Pajak Pertambahan Nilai Terutang

 

Angka 1	:	Diisi dengan Kop/Logo Pengusaha Kena Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 4	:	Diisi dengan Kantor Wilayah Tempat Pemusatan PPN Terutang.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Tempat Pemusatan PPN Terutang.
Angka 6	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 7	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 8	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 9	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NPWP dan alamat cabang/kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang akan dipusatkan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 14	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 16	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemusatan.
Angka 17	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan pembuat sebagaimana tercantum pada angka 6.

	Lampiran V
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: .......................; (1)
NPWP	: .......................; (2)
Alamat	: .......................; (3)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
			Nama    : ............................................................... (4)
			NPWP    : ............................................................... (5)
			Alamat  : ............................................................... (6)

dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan pemberitahuan pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-    /PJ/2010 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, kami telah menyelenggarakan administrasi penjualan secara terpusat pada .................... (7), NPWP ................ (8), alamat ............... (9).

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas data tersebut, kami bersedia dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

............................................ (10) Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa *)     Meterai .................................... (11)

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI TERPUSAT DARI PENGUSAHA KENA PAJAK

 

Angka 1	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Angka 2	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan.
Angka 3	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat pernyataan .
Angka 4	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat pernyataan adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7	:	Diisi dengan nama Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 8	:	Diisi dengan NPWP Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 9	:	Diisi alamat Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 10	:	Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
Angka 11	:	Diisi dengan nama pembuat surat pernyataan sebagaimana tercantum pada angka 5 dan ditandatangani serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan.

 

	Lampiran VI
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

............................................................................ (1) ...........................................

 

Nomor	: .......................... (2)	.......................... (3)
Hal	: Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat Pajak   Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran	: 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ............. (4)
................... (5)


Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..................... (6) tanggal ..................... (7) tentang persetujuan pemusatan terhadap ................... (8) NPWP .............. (9) yang beralamat di ............... (10), telah diberikan persetujuan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan tempat kedudukan/kegiatan usaha :

1. Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
2. ............................................................................................. dst

melalui surat ini kami :

Nama	: ....................... (13)
NPWP	: ....................... (14)
Alamat	: ....................... (15)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa        dari Pengusaha Kena Pajak :
			Nama    : ............................................................... (16)
			NPWP    : ............................................................... (17)
			Alamat  : ............................................................... (18)

menyampaikan pemberitahuan perubahan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipusatkan sebagai berikut :

I.	Penambahan 1. Nama .................. NPWP............................. alamat...............................; (19) 2. ............................................................................................................ dst
II.	Pengurangan 1. Nama .................. NPWP............................. alamat...............................; (19) 2. ............................................................................................................ dst

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

                           ttd

               ......................... (21)

Tembusan :

1. .................................. (22)
2. .................................. dst

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 4	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 6	:	Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 11	:	Diisi dengan nama KPP tempat pemusatan terdaftar.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat cabang/kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 14	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 16	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 17	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 18	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 19	:	Diisi dengan nama, NPWP dan alamat cabang/kegiatan usaha usaha yang diajukan penambahan.
Angka 20	:	Diisi dengan nama dan alamat cabang/kegiatan usaha usaha yang diajukan pengurangan.
Angka 21	:	Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan ini.
Angka 22	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang diajukan penambahan atau pengurangan

	Lampiran VII
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

............................................................................ (1) ...........................................

 

Nomor	: .......................... (2)	.......................... (3)
Hal	: Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran	: 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ................. (4)
......................... (5)


Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ................. (6) tanggal .................... (7) tentang persetujuan pemusatan terhadap .................. (8) NPWP ................. (9) yang beralamat di ............... (10), telah diberikan persetujuan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan tempat kedudukan/kegiatan usaha :

1. Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
2. ............................................................................................. dst

melalui surat ini kami :

Nama	: ....................... (13)
NPWP	: ....................... (14)
Alamat	: ....................... (15)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa        dari Pengusaha Kena Pajak :
			Nama    : ............................................................... (16)
			NPWP    : ............................................................... (17)
			Alamat  : ............................................................... (18)

menyampaikan pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagai berikut :

Semula :

1. Nama ................................................................ (19)
2. NPWP ................................................................ (20)
3. Alamat ............................................................... (21)
4. Terdaftar di KPP .................................................. (22)

Menjadi :

1. Nama ................................................................ (23)
2. NPWP ................................................................ (24)
3. Alamat ............................................................... (25)
4. Terdaftar di KPP .................................................. (26)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima ksih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

                           ttd

               ......................... (27)

Tembusan :

1. ............................ (28)
2. ............................ dst

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN
TEMPAT PEMUSATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 4	:	Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru.
Angka 6	:	Diisi dengan nomor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang telah diberikan sebelumnya.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang  telah diberikan sebelumnya.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 11	:	Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat tempat cabang/kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 14	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 16	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 17	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 18	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 19	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
Angka 20	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
Angka 21	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang telah diberikan persetujuan sebagai tempat pemusatan PPN terutang.
Angka 22	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 23	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
Angka 24	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
Angka 25	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
Angka 26	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru.
Angka 27	:	Diisi dengan Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa yang menandatangani surat pemberitahuan.
Angka 28	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang mengalami perubahan pemusatan.

	Lampiran VIII
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

............................................................................ (1) ...........................................

 

Nomor	: .......................... (2)	.......................... (3)
Hal	: Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran	: 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ............... (4)
........................ (5)


Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kedudukan/kegiatan usaha kami pertanggal ....................... (6) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ............ (7), melalui surat ini kami :

Nama	: ....................... (8)
NPWP	: ....................... (9)
Alamat	: ....................... (10)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa        dari Pengusaha Kena Pajak :
			Nama    : ............................................................... (11)
			NPWP    : ............................................................... (12)
			Alamat  : ............................................................... (13)

menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang atas tempat kedudukan/kegiatan usaha kami.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

                           ttd

               ......................... (14)

Tembusan :

1. ............................ (15)
2. ............................ dst

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 4	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang terdaftar.
Angka 6	:	Diisi dengan tanggal berakhirnya persetujuan pemusatan.
Angka 7	:	Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
Angka 8	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 9	:	Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 11	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 12	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 13	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 14	:	Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan.
Angka 15	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

	Lampiran IX
	PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
	NOMOR	:	PER-19/PJ/2010
	TENTANG	:	PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG

 

............................................................................ (1) ...........................................

 

Nomor	: .......................... (2)	.......................... (3)
Hal	: Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat   Pajak Pertambahan Nilai Terutang
Lampiran	: 1 (satu) set

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP ................... (4)
............................ (5)


Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ................. (6) tanggal .................... (7) tentang persetujuan pemusatan terhadap .................. (8) NPWP ................. (9) yang beralamat di ............... (10), telah diberikan persetujuan untuk melakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak ................. (11) dengan tempat kedudukan/kegiatan usaha :

1. Nama .................. NPWP .................. alamat ......................... ; (12)
2. ............................................................................................. dst

melalui surat ini kami :

Nama	: ....................... (13)
NPWP	: ....................... (14)
Alamat	: ....................... (15)

 

bertindak selaku	:		Pengusaha Kena Pajak
			Pengurus		Kuasa        dari Pengusaha Kena Pajak :
			Nama    : ............................................................... (16)
			NPWP    : ............................................................... (17)
			Alamat  : ............................................................... (18)

Memberitahukan bahwa terkait dengan adanya perubahan sistem administrasi penjualan/pembukuan yang menyebabkan secara administratif kami tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, mohon kiranya Bapak berkenan untuk mencabut Surat Keputusan persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang selama ini telah kami laksanakan terhitung mulai Masa Pajak ................ (19)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengusaha Kena Pajak/Pengurus/Kuasa*)

                           ttd

               ......................... (20)

Tembusan :

1. ............................ (21)
2. ............................ dst

Keterangan :

Beri tanda X pada

yang sesuai

*) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PENCABUTAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMABAHAN NILAI TERUTANG

 

Angka 1	:	Diisi dengan logo/nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 2	:	Diisi dengan nomor Surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 3	:	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.
Angka 4	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru.
Angka 5	:	Diisi dengan alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru.
Angka 6	:	Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan.
Angka 7	:	Diisi dengan tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan pemusatan yang sebelumnya telah diberikan .
Angka 8	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 9	:	Diisi dengan NPPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 10	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 11	:	Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
Angka 12	:	Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat tempat cabang/kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 13	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 14	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 15	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak/pengurus/kuasa yang menandatangani surat.
Angka 16	:	Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 17	:	Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 18	:	Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak apabila yang menandatangani surat adalah pengurus atau kuasa dari Pengusaha Kena Pajak
Angka 19	:	Diisi dengan Masa Pajak yang diinginkan untuk tidak dilakukan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
Angka 20	:	Diisi dengan nama yang menandatangani surat pemberitahuan pencabutan.
Angka 21	:	Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat pemusatan PPN terutang yang lama..