Tempat Belajar Pajak Secara Bijak

Kurs

 

Kurs BI

 

Download Pajak

Software Pajak

• PPh 21 (1085)

Lain-lain

• Persandingan UU PPh (1421)
• Daftar P3B Indonesia (672)
• UU PPh No.36 2008 (1453)
• Form SPT Tahunan 2008 (Lamp PER 24/PJ/2008) (4174)
• Form SPT PPN 1108 Excel (4484)

selengkapnya...

 

Online Chat

 

Cari Berita

Cari Artikel

Cari Kurs

Agenda Pajak

[Agenda Lainnya]

Link Pajak

• Direktori Konsultan Pajak
• PER 14 dan SPT PPN 1108
• IRS
• Pengaduan Pajak
• Bea Cukai (Custom)
• National Single Window
• Portal Nasional Indonesia
• PrimaryCons
• Rumus Gross Up/Tip n Trick Pajak
• Depkeu
• Pajak
• Bank Indonesia

[Link Lainnya]

Pajak Penghasilan (PPh)

• Obyek Pajak Penghasilan
  • Penghasilan yang merupakan obyek PPh
    • Penghasilan yang Merupakan Obyek PPh ( Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
    • Jenis-Jenis penghasilan :
  • Jenis-Jenis obyek Pajak Penghasilan
    • Jenis-Jenis Obyek Pajak Penghasilan
  • Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap
    • Obyek Pajak Bentuk Usaha Tetap ( Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Tidak Termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan
    • Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan ( Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Perlakuan PPh atas imbalan bunga yang diterima WP
    • Perlakuan PPh atas Imbalan Bunga yang diterima WP ( SE DJP No. SE-04/PJ.42/2002 Jo SE-01/PJ.33/2005)
• Subyek Pajak
  • A. Pengertian Subjek Pajak
    • Subjek pajak
  • B. Penggolongan Subyek Pajak (Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2000)
    • 1. Subjek Pajak Dalam Negeri
    • 2. Subjek Pajak Luar Negeri
    • 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • C. Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif
    • Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif
  • D. Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
    • Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri
  • E. Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan ( Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh Jo 574/KMK.04/2000 Jo 532/KMK.03/2002 Jo 69/KMK.03/2003 Jo 243/KMK.03/2003 Jo SE-11/PJ.31/2003)
    • Tidak Termasuk Subyek Pajak Penghasilan ( Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 PPh Jo 574/KMK.04/2000 Jo 532/KMK.03/2002 Jo 69/KMK.03/2003 Jo 243/KMK.03/2003 Jo SE-11/PJ.31/2003)
  • F. Penentuan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan Badan (KEP-701/PJ/2001)
• Pengurang Penghasilan Bruto
  • Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
    • Biaya-Biaya yang Dapat Dikurangkan (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
  • Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
    • Biaya-Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasian Bruto ( Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Penilaian persediaan dalam rangka menghitung harga pokok penjualan
    • Penilaian Persediaan dalam Rangka Menghitung Harga Pokok Penjualan
  • Biaya Bunga
    • Biaya Bunga
  • Biaya entertainment
    • Biaya Entertainment ( SE-27/PJ.22/1986 )
  • Selisih kurs mata uang asing
    • Selisih Kurs Mata Uang Asing ( Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Pembentukan cadangan
    • Pembentukan Cadangan
    • Cadangan Reklamasi Pertambangan ( 80/KMK.04/1995 Jo 235/KMK.01/1998 )
  • Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu
    • Penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (KEP-213/PJ/2001 Jo SE-14/PJ.31/2003)
  • Biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan
    • Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan
  • Pengeluaran/biaya perolehan perangkat lunak (software) Komputer
    • Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak (Software) Komputer (KEP-316/PJ/2002, mulai berlaku pada tahun pajak 2002
  • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
    • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  • Perlakuan zakat atas Penghasilan dalam penghitungan penghasilan kena Pajak
    • Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (KEP-163/PJ/2003)
  • PTKP atas warisan
    • PTKP Atas Warisan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Jo SE-10/PJ.41/1996)
  • Biaya jabatan untuk WP yang bekerja pada dua pemberi kerja atau lebih
    • BIAYA JABATAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG BEKERJA PADA DUA PEMBERI KERJA ATAU LEBIH (SE-15/PJ.41/1993)
  • PTKP untuk pegawai harian
    • PTKP untuk Pegawai Harian (447/KMK.03/2002)
  • Biaya pensiun
    • Biaya Pensiun (521/KMK.04/1998)
  • Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan
    • Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (PP Nomor 138 Tahun 2000)
• Penyusutan dan Amortisasi
  • Harta yang dapat disusutkan menurut ketentuan fiskal
    • Harta Yang Boleh Disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal
    • Harta yang tidak boleh disusutkan Menurut Ketentuan Fiskal (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
  • Harga perolehan aktiva tetap
    • Harga Perolehan Aktiva Tetap (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
  • Metode Penyusutan aktiva tetap
    • Metode Penyusutan Aktiva Tetap (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000)
  • Harta yang tak berwujud yang dapat diamortisasi secara fiskal dan metode amortisasi
    • Harta Tak Berwujud Yang Dapat Diamortisasi ( Pasal 11A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Jenis-jenis harta berwujud
    • Jenis-Jenis Harta Berwujud (138/KMK.03/2002)
    • Kelompok II
    • Kelompok III
    • Kelompok IV
  • Jenis-jenis harta berwujud untuk usaha jasa telekomunikasi seluler
    • Jenis-Jenis Harta Berwujud Untuk Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler (KEP-520/PJ/2002 Jo SE-09/PJ.31/2002)
• Koreksi Fiskal
  • Latar Belakang Koreksi Fiskal
    • Latar Belakang Koreksi Fiskal :
  • Jenis-jenis Koreksi Fiskal
    • Jenis-Jenis Koreksi Fiskal :
• PPh Pasal 25
  • Perhitungan PPh Pasal 25 Secara Umum
    • Penghitungan PPh Pasal 25 Secara Umum
  • Angsuran bulanan PPh Pasal 25 apabila diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas tahun pajak yang lalu
    • Angsuran Bulanan PPh Pasal 25 Apabila Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas Tahunn Pajak Yang Lalu
  • Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP yang berhak atas kompenasasi kerugian
    • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Berhak atas Kompensasi Kerugian (KEP-537/PJ/2000)
  • Angsuran PPh pasal 25 bagi WP yang memperoleh Penghasilan tidak teratur
    • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur (KEP-537/PJ/2000)
  • Angsuran PPh pasal 25 bagi WP yang mengalami perubahan usaha
    • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan Keadaan Usaha (KEP-537/PJ/2000)
    • Syarat-syarat permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 :
  • Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP yang menyampaikan SPT Lewat batas waktu
    • Wajib Pajak Tidak diberi Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT
    • Wajib Pajak Diberi Ijin Pepanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT
  • WP membetulkan SPT tahunan PPh
    • Wajib Pajak Membetulkan SPT Tahunan PPh :
  • Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP baru
    • Angsuran PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Baru
  • PPh Pasal 25 bagi WP bank atau SGU dengan hak Opsi
    • Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/2000 Jo 394/KMK.03/2001 Jo 84/KMK.03/2002
  • PPh Pasal 25 Bagi BUMN/BUMD
    • Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Telah Disahkan :
  • PPh Pasal 25 Bagi WP Orang Pribadi pengusaha tertentu
    • PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
  • Kewajiban Membayar PPh Pasal 25 untuk Karyawan yang berkerja Lebih dari satu pemberi kerja
    • Kewajiban membayar PPh Pasal 25 untuk karyawan yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja (SE-17/PJ.31/1989 , KEP-207/PJ/2001 Jo SE-21/PJ.41/2001)
    • PPh Pasal 25 Bagi WP Orang Pribadi Yang Tidak Menerima Penghasilan Dari Usaha Atau Pekerjaan bebas (SE-17/PJ.31/1989)
  • Angsuran PPh Pasal 25 dalam Masa transisi tahun Pajak 2001
    • Angsuran PPh Pasal 25 dalam Masa Transisi Tahun Pajak 2001 (KEP-210/PJ/2001)
  • WP kontruksi yang dikenakan PPh tidak final
    • Wajib Pajak Konstruksi yang dikenakan PPh Tidak Final (Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000)
  • PPh Pasal 25 bagi WP BUT pengeboran Minyak
    • PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak BUT Pengeboran Minyak dan Gas Bumi (Lihat SE-21/PJ.31/1991 jo 627/KMK.04/1991)
  • PPh Pasal 25 Bagi WP yang berusaha dalam Bidang Penambangan Umum dalam rangka kontrak karya yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonansi Pajak perseroan 1925
    • PPh Pasal 25 Bagi Wajib Pajak yang Berusaha dalam Bidang Penambangan Umum dalam Rangka Kontrak Karya yang Pengenaan Pajaknya Berdasarkan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (SE-48/PJ.42/1999)
• Fiskal Luar Negeri
  • Mekanisme Fiskal Luar Negeri
    • Mekanisme Fiskal Luar Negeri( Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 )
  • Bank Penerima Pembayaran Fiskal Luar Negeri
    • Bank Penerima Pembayaran Fiskal Luar Negeri (KEP-407/PJ/2000 Jo KEP-528/PJ/2001)
  • Pengkreditan Fiskal Luar Negeri
    • FLN Dibayar Sendiri
    • FLN Dibayar Pemberi Kerja
    • Perusahaan yang Dikenakan Pajak Perseroan dan PBDR (SE-31/PJ.41/1999)
  • Pembebasan dari Pembayaran Fiskal Luar Negeri
    • Pembebasan dari Pembayaran Fiskal Luar Negeri ( Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2001)
    • Orang pribadi yang bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Asean (625/KMK.04/1996 Jo SE-38/PJ.41/1996 Jo SE-08/PJ.31/2003 )
  • Pembatalan Kepergian Luar Negeri
    • Pembatalan Kepergian ke Luar Negeri
  • Pembebasan Fiskal Luar Negeri Secara Langsung
    • Pembebasan FLN secara langsung (KEP-36/PJ/2001 Jo KEP-527/PJ/2001)
    • Pembebasan FLN secara langsung (KEP-36/PJ/2001 Jo KEP-527/PJ/2001)
  • Pembebasan Fiskal Luar Negeri Melalui SKBFLN dan UPFLN
    • Pembebasan FLN melalui SKBFLN dari UPFLN (KEP-36/PJ/2001 Jo KEP-527/PJ/2001)
• PPh Pasal 24 / Kredit Pajak
  • Penggabungan penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri
    • Penggabungan Penghasilan yang Berasal dari Luar Negeri (640/KMK.04/1994 Jo 164/KMK.03/2002 )
  • Mekanisme Pengkreditan PPh yang dibayar Luar Negeri
    • Mekanisme Pengkreditan PPh yang Dibayar di Luar Negeri (164/KMK.03/2002)
  • Contoh Penghitungan
    • Contoh Perhitungan :
• Pajak Penghasilan yang Bersifat Final
  • Karakteristis PPh Final
    • Karakteristik PPh Final
  • PPh Final atas Bunga Deposito / tabungan
    • PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001)
    • Pengecualian Pemotongan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000)
    • Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito (51/KMK.04/2001, KEP-286/PJ/2002 Jo SE-11/PJ.43/2002)
  • PPh Final atas transaksi Saham Bursa Efek
    • Pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 jo SE-06/PJ.4/1997)
  • PPh Final atas Penghasilan dari hadiah atau Undian
    • PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian
  • PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan hak atas Tanah dan Bangunan
    • Pengalihan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan (Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1999 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 566/KMK.04/1999 jo SE-55/PJ.42/1999)
    • Pengecualian Pemotong dan Tata Caranya
  • PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Banguan
    • PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
    • Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak Penghasilan adalah (KEP-50/PJ/1996):
    • Kewajiban penyewa sebagai pemotong pajak :
  • PPh Final atas Bunga,diskonto Obligasi,yang dijual Bursa Efek
    • PPh atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2002 jo Keputusan Menteri Keuangan No.121/KMK.03/2002)
    • Kewajiban Penjual Obligasi dan Pemotong Pajak
    • Contoh Perhitungan (sesuai dengan Kep. Menkeu No. 121/KMK.03/2002)
  • PPh Final atas Penghasilan dari jasa Konstruksi
    • PPh Final atas Jasa Konstruksi oleh Kontraktor Pengusaha Kecil ( PP NOMOR 140 TAHUN 2000 )
  • PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
    • PPh Final Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
  • PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Luar Negeri
    • PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri
    • Jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sistem q.q. dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat :
  • PPh Final atas BUT Perwakilan Dagang asing di indonesia
    • PPh Final atas BUT Perwakilan Dagang Asing di Indonesia ( 634/KMK.04/1994 )
  • PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi aktiva tetap
    • PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap
    • Ketentuan revaluasi berdasarkan 486/KMK.03/2002 Jo KEP-519/PJ/2002
  • PPh Final atas Penghasilan Sebagai distributor atau Penyalur hasil produksi Pertamina
    • Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.04/1997 Jo 549/KMK.04/1997 Jo SE-16/PJ.43/1998
  • PPh Final atas Penghasilan sebagai penyalur Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog
    • PPh Final atas Penyalur Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog
  • PPh Final atas Distributor hasil Industri rokok dalam negeri
    • PPh Final atas Distributor Hasil Industri Rokok Dalam Negeri
  • PPh Final atas Penghasilan sebagai Distributor Kertas
    • PPh Final atas Penghasilan sebagai Distributor Kertas ( KEP-69/PJ/1995 )
  • PPh Final atas Binga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
    • PPh Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
  • PPh Final atas Jasa Maklon Internasional (Contract Manufacturing) Internasional
    • PPh Final atas Jasa Maklon Internasional (Contract Manufacturing) Internasional bidang Produksi Mainan Anak-Anak
• BUT
  • Pengertian BUT
    • Pengertian BUT
  • Jenis - jenis BUT
    • Jenis-Jenis Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Penghasilan BUT
    • Penghasilan BUT
  • Penghasilan Kena Pajak BUT
    • Penghasilan Kena Pajak BUT ( Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • Pembayaran - pembayaran BUT kepada Kantor pusat yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya
    • Pembayaran BUT kepada Kantor Pusat yang Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Biaya ( Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 )
  • PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak yang diperoleh BUT (Branch Profit Tax)
    • PPh Pasal 26 atas Laba Setelah Pajak yang Diperoleh BUT ( Branch Profit Tax )
• Sewa Guna Usaha
  • Operation Lease
    • Operating Lease ( 1169/KMK.01/1991 Jo SE-10/PJ.42/1994 )
  • Capital lease
    • Capital Lease ( 1169/KMK.01/1991 Jo SE-10/PJ.42/1994 )
  • Cadangan piutang tak tertagih
    • Cadangan Piutang Tak Tertagih :
• Bangun Guna Serah / Build Operate and Transfer (BOT)
  • Pengertian BOT
    • Pengertian BOT ( 248/KMK.04/1995 Jo SE-38/PJ.4/1995 )
  • Penghasilan Investor
    • Penghasilan Investor
  • Amortisasi Biaya Pendirian bangunan oleh investor
    • Amortisasi Biaya Pendirian Bangunan oleh Investor :
  • Penghasilan bagi Pemegang hak atas tanah
    • Penghasilan Bagi Pemegang Hak atas Tanah :
  • Bagi - bagi investor
    • Biaya bagi Investor
• Dana Pensiun Yang Telah Disahkan Menteri Keuangan
  • Penghasilan Yang Bukan Merupakan Obyek PPh
    • Penghasilan yang Bukan Merupakan Obyek PPh
  • Pencatatan Atas Penghasilan Dana Pensiun
    • Pencatatan atas Penghasilan Dana Pensiun
  • Restitusi atas Potongan PPh Terhadap Diskonto SBI yang Terlanjur dikenakan kepada dana pensiun
    • Restitusi atas Potongan PPh terhadap diskonto SBI yang terlanjur dikenakan kepada Dana Pensiun
• PPh Pasal 21
  • Pemotong PPh Pasal 21
    • Pemotong PPh Pasal 21 (KEP-545/PJ/2000) :
  • Penghasilan Yang dipotong PPh Pasal 21
    • Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 :
  • Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 21
    • Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 21 ( KEP-545/PJ/2000 )
  • Cara Menghitung PPh Pasal 21
    • Tarif Pasal 17 dikalikan PKP untuk :
    • Tarif Pasal 17 dikalikan PKP untuk :
    • Catatan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2005 jo PER-15/PJ./2006)
  • Program Jamsostek
    • Program Jamsostek ( Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 )
  • Pelaporan PPh Pasal 21/26 oleh Pemotong PPh Pasal 21
    • Pelaporan PPh Pasal 21/26 Masa :
    • Pelaporan PPh Pasal 21/26 Tahunan :
  • PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
    • PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  • PPh Pasal 21 Atas hadiah saham Kepada Pegawai
    • PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham kepada Pegawai (SE-56/PJ.42/1999) :
  • Pengalihan Dana Pensiun Ke Perusahaan Asuransi Jiwa
    • Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa (KEP-333/PJ/2001 Jo SE-14/PJ.43/2001) :
  • Pengalihan Uang Pesangon Ke yayasan dana tabungan tenaga Kerja
    • Pengalihan Uang Pesangon ke Yayasan Dana Tabungan Tenaga Kerja atau kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja :
  • Ketentuan Kurs mengkonversi Pembayaran Penghasilan yang Terutang PPh Pasal 21dengan menggunakan Mata uang Asing
    • Ketentuan Kurs untuk mengkonversi pembayaran penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 dengan menggunakan mata usang asing ( Pasal 6 KEP-545/PJ/2000 )
  • Pedoman Perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang Mulai berhenti dalam Tahun Berjalan
    • Pedoman penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan yang mulai/berhenti dalam tahun berjalan ( KEP-545/PJ/2000, S-958/PJ.311/2002 )
• PPh Pasal 22
  • Pemungut PPh Pasal 22
    • Dasar Hukum : 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 SE-13/PJ.43/2001
  • PPh Pasal 22 atas Bendaharawan
    • PPh Pasal 22 atas Belanja Negara (APBN atau APBD)
  • PPh Pasal 22 Impor
    • PPh Pasal 22 Impor (254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMk.03/2003 Jo SE-13/PJ.43/2001)
    • PPh Pasal 22 Impor (254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMk.03/2003 Jo SE-13/PJ.43/2001)
  • PPh Pasal 22 Atas Produk-produk Tertentu
    • Gula Pasir dan Tepung Terigu Bulog :
    • Produk Migas dari Pertamina dan Premix dari Perusahaan Penyedia Premix :
    • Produk Semen, Baja, Otomotif, Rokok, dan Kertas :
  • Tidak dikenakan Pemototng PPh Pasal 22
    • Tidak Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22 ( 254/KMK.03/2001 Jo 392/KMK.03/2001 Jo 236/KMK.03/2003 Jo SE-13/PJ.43/2001)
  • Impor Barang Untuk Kegiatan yang PPh nya Final
    • Impor Barang untuk Kegiatan yang PPhnya Final ( SE-28/PJ.43/1998 )
• PPh Pasal 23
  • Pemotong PPh Pasal 23
    • Pemotong PPh Pasal 23 :
  • Obyek Pemotngan PPh Pasal 23
    • Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 :
  • Perkiraan Penghasilan Netto atas Penghasilan Sewa dan Jasa Lainnya
    • Perkiraan Penghasilan Neto Atas Penghasilan Berupa Sewa dan Jenis-Jenis Jasa Lain yang Dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007
  • Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23
    • Bukan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23 (Pasal 23 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000) :
  • Ketentuan Kurs Untuk Mengkonversi Pembayaran Penghasilan yang Terutang PPh Pasal 23 dengan Menggunakan Mata uang asing
    • Ketentuan Kurs untuk mengkonversi pembayaran penghasilan yang terutang PPh Pasal 23 dengan menggunakan mata uang asing ( Pasal 6 KEP-545/PJ/2000 )
  • Saat Terutangnya PPh Pasal 23
    • Saat Terutangnya PPh Pasal 23
  • Dasar Pengenaan PPh Pasal 23
    • Dasar Pengenaan PPh Pasal 23
  • Pengertian Tentang Sewa dan Penghasilan lain
    • Pengertian Sewa Angkutan Darat Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Teknik Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Manajemen Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Penunjang Di bidang Penambangan Migas Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Di bidang Penambangan Selain Migas Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Penunjang Di bidang Penerbangan dan Bandar Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Maklon Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
    • Pengertian Jasa Penyelenggara Kegiatan /Event Organizer Berdasarkan PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 :
• PPh Pasal 26
  • Pemotong PPh Pasal 26
    • Pemotong PPh Pasal 26
  • Obyek Pemotongan PPh Pasal 26 dan Besarnya PPh yang terutang
    • Obyek dan Tarif PPh Pasal 26 :
• Yayasan
  • Penghasilan Yang Bukan Obyek PPh
    • Penghasilan yang Bukan Obyek PPh ( SE-34/PJ.4/1995 )
  • Penghasilan yayasan yang Merupakan obyek PPh
    • Penghasilan Yayasan yang merupakan objek PPh :
  • Yayasan Pendidikan
    • Penghasilan yang Merupakan Obyek PPh :
    • Pengurang Penghasilan Bruto ( SE-39/PJ.4/1995 ) :
    • Dana Pembangunan Gedung dan Prasarana Pendidikan ( KEP-87/PJ/1995 )
  • Penghitungan penghasilan Kena Pajak
    • Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
  • Yayasan Rumah Sakit
    • Obyek PPh-nya ( SE-34/PJ.4/1995 Jo SE-39/PJ.4/1995 )
    • Pengurang Penghasilan Bruto :
    • Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
• Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha
  • Pengertian Pemekaran Usaha
    • Pengertian ( 422/KMK.04/1998 Jo 469/KMK.04/1998 Jo 211/KMK.03/2003) :
  • Perlakuan perpajakan atas Penggabungan, Peleburan, dan Pemekaran Usaha
    • Penggunakan Nilai Buku ( 422/KMK.04/1998 Jo 469/KMK.04/1998 Jo 211/KMK.03/2003 Jo SE-04/PJ.42/2003)
    • Pemekaran Usaha :
    • Ketentuan bagi Pemegang Saham Badan Usaha Lama :
    • Kewajiban Audit Akuntan Publik ( SE-30/PJ.42/1999 ) :
• Lapangan Golf
  • Jenis System keanggotaan
    • Jenis Sistem Keanggotaan :
  • Perlakuan Perpajakan
    • Yang termasuk objek pajak :
    • Tidak termasuk objek pajak
• Bank
  • Bank Umum
    • Bank Umum (68/KMK.04/1999 Jo 204/KMK.04/2000)
  • Bank Pengkreditan Rakyat
    • Bank Perkreditan Rakyat ( 204/KMK.04/2000 Jo SE-21/PJ.42/2000 )
  • Bunga Kredit non performing
    • Bunga Kredit Non Performing (KEP-184/PJ/2002 Jo KEP-273/PJ/1998; SE-08/PJ.42/2002 Jo SE-44/PJ.42/1998
  • Pengertian kredit lancar, perhatian Khusus, kurang lancar, diragukan dan macet
    • Pengertian Kredit Lancar, Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
• Restrukturisasi
  • Restrukturisasi utang usaha melalui Lembaga khusus yang dibentuk Pemerintah
    • Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001
  • Pengakuan Penghasilan oleh INDRA
    • Pengakuan Penghasilan oleh INDRA ( KEP-264/PJ/1998 )
  • Utang Bunga
    • Utang Bunga :
  • Keringanan PPh Kepada WP Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha
    • Keringanan PPh Kepada WP Yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha (KMK-133/KMK.03/2001 Jo KMK-281/KMK.03/2001)
• Handling Import
  • Handling Import
    • Handling Import ( 539/KMK.04/1990 )
• Modal Ventura
  • Aspek PPh perusahaan modal ventura
    • ASPEK PPh PERUSAHAAN MODAL VENTURA ( 250/KMK.04/1995 Jo SE-33/PJ.4/1995 )
• Partai Politik
  • Aspek Perpajakan Partai Politik
    • Aspek Perpajakan Partai Politik ( SE-26/PJ.42/1999 )
• Perusahaan Penambangan
  • Cadangan Reklamasi pertambangan
    • Cadangan Reklamasi Pertambangan :
  • Amortisasi biaya penambangan
    • Amortisasi Biaya Penambangan :
• Transaksi SWAP dan Forward Valuta
  • Transaksi SWAP
    • Transaksi SWAP
  • Transaksi Forward
    • Transaksi Forward ( SE-12/PJ.313/1993 )
• Hubungan Istimewa
  • Jenis Hubungan Istimewa
    • Hubungan Kepemilikan ( Pasal 18 UU PPh Jo SE-04/PJ.7/1993 Jo SE-18/PJ.53/1995 )
    • Hubungan Darah atau Perkawinan :
  • Transaksi yang Dipengaruhi hubungan istimewa
    • Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa :
  • Transfer Pricing yang dipengaruhi hubungan istimewa
    • Transfer Pricing yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa :
  • Advance Pricing Agreement (APA)
    • ADVANCE PRICING AGREEMENT (APA)
• Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
  • Pengertian P3B
    • Pengertian P3B :
  • Penerapan P3B
    • Penerapan P 3 B ( SE-03/PJ.101/1996 ) :
  • Jasa yang dilakukan di Indonesia oleh WP Negara Treaty Partner
    • Jasa yang Dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak Negara Treaty Partner (SE-03/PJ.101/1996)
  • Pembayaran premi asuransi ke luar negeri
    • Pembayaran Premi Asuransi ke Luar Negeri
  • Daftar tarif PPh pasal 26 dalam P3B Indonesia
    • Daftar Tarif PPh Pasal 26 dalam P3B Indonesia :
  • Daftar Time Test untuk menentukan BUT di Indonesia
  • Pengenaan pajak atas penghasilan dari hubungan kerja dalam P3B Indonesia
  • Time Test untuk pekerjaan bebas dalam P3B Indonesia
  • Cakupan penghasilan BUT dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan pajak atas penghasilan berupa keuntungan dari pengalihan harta
  • Pengenaan pajak atas laba usaha dari pengangkutan kapal dan pesawat udara
  • o Pengenaan pajak atas penghasilan artis dan olahragawan dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan pajak atas penghasilan guru dan peneliti dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan pajak atas pelajar dan peserta pelatihan dalam P3B Indonesia
  • Pengenaan pajak atas penghasilan lain-lain dalam P3B Indonesia
• Fasilitas Perpajakan
  • Fasilitas perpajakan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu
    • Fasilitas Perpajakan Bagi Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu ( Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 )
  • PPh ditanggung Pemerintah sehubungan dengan proyek Pemerintah dengan dana hibah/pinjaman luar negeri
    • PPh Ditanggung Pemerintah :
    • PPh Harus Dipotong/Dibayar Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 :
  • PPh ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima oleh pekerja sampai dengan sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota
    • Dasar Hukum :
    • Contoh perhitungan : PPh Pasal 21 terutang : (1)
    • Contoh perhitungan : PPh Pasal 21 Terutang : (2)
  • PPh yang ditanggung pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan
    • PPh Yang Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan (PP No 47 Tahun 2003 Jo 486/KMK.03/2003)
    • Contoh perhitungan : PPh Pasal 21 terutang, ditanggung pemerintah (1)
    • Contoh perhitungan : PPh Pasal 21 terutang, ditanggung pemerintah (2)
  • o Fasilitas bagi KAPET/Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
    • Dasar Hukum :
    • Pengertian-Pengertian :
  • Fasilitas khusus perusahaan kepada karyawannya
    • Pajak Penghasilan Atas Penjualan Barang Atau Pemberian Kredit Dengan Fasiltas Khusus Yang Diberikan Oleh Perusahaan Kepada Karyawannya (SE-16/PJ.43/1999)
• Kerjasama Usaha (Joint Operation)
  • Definisi dalam PPh
    • Definisi
  • Mekanisme perpajakan
    • Mekanisme Perpajakan
  • Mekanisme pemecahan Bukti Potong PPh pasal 23
    • Jika telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama joint operation maka prosedurnya adalah :
    • ika belum dilakukan pemotongan PPh Ps. 23, maka prosedurnya adalah :
• Surat Keterangan Bebas
  • SKB atas bunga deposito, tabungan, dan SBI yang diterima oleh dana pensiun yang telah disahkan Menkeu
    • Dasar Hukum :
    • Tata Cara Penerbitan SKB atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Sertifikat Bank Indonesia yang diterima oleh Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan :
    • Lembar Penelitian Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito /Tabungan & Dikonto SBI oleh dana pensiun
    • DASAR HUKUM
    • Hasil penelitian terhadap berkas permohonan Wajib Pajak (formal) :
    • KESIMPULAN DAN USUL
  • PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
    • Dasar Hukum
    • Surat keterangan bebas pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan
  • Tata cara penerbitan SKB pemotongan/pemungutan PPh
    • Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
  • SKB PPh pasal 22 Impor emas batangan
    • Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE-23/PJ.4/1998)
• Koperasi
  • Pengertian koperasi
    • Pengertian Koperasi
    • Modal koperasi terdiri dari :
  • Penghasilan yang menjadi obyek pajak
    • Penghasilan yang menjadi objek PPh
  • Kewajiban koperasi sebagai pemotong pajak
    • Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak
  • Penghasilan koperasi yang bukan obyek pajak
    • Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak
• Pajak Penghasilan Atas Jasa Maklon
  • Definisi dan karakteristik jasa maklon
    • Definisi dan Karakteristik Jasa Maklon (KEP-170/PJ/2002)
  • Mekanisme PPh atas jasa maklon
    • Mekanisme PPh atas Jasa Maklon
• Pengalihan Aktiva
  • Dasar-Dasar Penilaian Pengalihan Aktiva
    • Dasar-Dasar Penilaian Pengalihan Aktiva
  • Harga Jual dan Nilai Sisa Buku (Fiskal)
    • Harga Jual dan Nilai Sisa Buku (Fiskal)
  • Nilai Pasar
    • Nilai Pasar
• Pajak Atas Penghasilan Anggota Keluarga
  • Penghasilan wanita kawin
    • Penghasilan Wanita Kawin
  • Penghasilan anak belum dewasa
    • Penghasilan Anak Belum Dewasa
• Penghasilan Kena Pajak
  • Wajib Pajak Dalam Negeri ( WPDN )
    • Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
    • Penghitungan Umum
    • Norma Penghitungan
  • Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN)
    • Wajib Pajak Luar Negeri
    • Orang Pribadi Dalam Bagian Tahun Pajak
    • Bagian Tahun Buku
• Agunan Yang Di Ambil Alih
  • Aspek Perpajakan AYDA
    • Aspek Perpajakan AYDA (S-869/PJ.313/2005)
• Stock Option
  • Pajak Penghasilan atas stock option
    • PAJAK PENGHASILAN ATAS STOCK OPTION (SE-13/PJ.43/1999)
• Kontrak Investasi Kolektif
  • Definisi KIK-EBA
    • Defenisi
  • Subyek pajak KIK-EBA
    • Subjek Pajak, Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak
  • Pangenaan PPh atas KIK-EBA dan Investornya
    • Pengenaan PPh atas KIK-EBA dan Investornya
• Multi Level Marketing
  • Pengertian Multi Level Marketing
    • Pengertian Multi Level Marketing (SE-39/PJ.43/1999)
  • Perlakuan PPh atas penghasilan distributor MLM
    • Perlakuan PPh atas penghasilan Distributor MLM (SE-39/PJ.43/1999)
• Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
  • Definisi Dana Jaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
    • Definisi (KEP-390/PJ/2002)