Kurs
Mata Uang Nilai
- Dollar Amerika Serikat (USD) 9,560.60
- Dollar Australia (AUD) 8,718.88
- Dollar Kanada (CAD) 8,937.48
- Kroner Denmark (DKK) 1,902.46
- Dollar Hongkong (HKD) 1,233.60
- Ringgit Malaysia (MYR) 2,805.83
- Dollar Selandia Baru (NZD) 7,032.01
- Kroner Norwegia (NOK) 1,688.94
- Poundsterling Inggris (GBP) 15,717.24
- Dollar Singapura (SGD) 6,835.25
- Kroner Swedia (SEK) 1,372.07
- Franc Swiss (CHF) 9,366.16
- Yen Jepang (JPY) untuk 100 Yen 10,447.60
- Dollar Brunei Darussalam (BND) 6,841.31
Kurs BI
Mata Uang Nilai Jual
- AUD 9,096.52
- BND 7,220.95
- CAD 9,468.70
- CHF 9,843.17
- DKK 1,998.66
- EUR 14,870.52
- GBP 16,580.28
- HKD 1,303.84
- JPY 11,205.37
- NOK 1,753.18
- NZD 7,257.41
- PGK 4,001.58
- SEK 1,418.19
- SGD 7,220.95
- THB 302.36
- USD 10,105.00
Download Pajak
Software Pajak
- PPh 21 (1087)
- Persandingan UU PPh (1421)
- Daftar P3B Indonesia (672)
- UU PPh No.36 2008 (1453)
- Form SPT Tahunan 2008 (Lamp PER 24/PJ/2008) (4174)
- Form SPT PPN 1108 Excel (4488)
Online Chat
add section
Cari Berita
Cari Artikel
Cari Kurs
Agenda Pajak TANGGAL: 29 JUNI 2009
PUKUL : 08.30-17.00 WIB
TEMPAT : RESTO NINE SURABAYA
UPDATING PPH PASAL 21/26 TAHUN 2009
20 Agustus 2008, Hotel Santika Surabaya
Lokakarya PPh 21 Terpadu
Sahid Hotel 27 Februari 2008
Teknik Rekonsiliasi Fiskal SPT 2007
Kursus Singkat Tepat
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
Kursus Singkat Tepat
AKUNTANSI PRODUKSI (COSTING)
Kursus Singkat Tepat
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
Kursus Singkat Tepat
AKUNTANSI PRAKTIS
Link Pajak - Direktori Konsultan Pajak
- PER 14 dan SPT PPN 1108
- IRS
- Pengaduan Pajak
- Bea Cukai (Custom)
- National Single Window
- Portal Nasional Indonesia
- PrimaryCons
- Rumus Gross Up/Tip n Trick Pajak
- Depkeu
- Pajak
- Bank Indonesia
Ensiklopedia Pajak
Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)
- ISTILAH-ISTILAH PERPAJAKAN
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Dasar hukum dan definisi
- Fungsi NPWP
- Kode seri NPWP
- Nomor identitas tunggal WP
- Kewajiban mendaftarkan diri
- Jangka waktu pendaftaran atau pelaporan kegiatan
- Tempat pendaftaran
- Tempat pendaftaran bagi WP tertentu
- Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Tata cara penghapusan NPWP
- Tata cara perubahan data WP
- Tata Cara Pencarian Data WP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Karyawan
- Kewajiban Mencantumkan NPWP Dalam SPT Tahunan PPh WP Badan bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal/ Pengurus/Komisaris
- Kewajiban Memiliki NPWP Bagi Pengurus Komisaris dan Pemegang Saham Wajib Pajak Badan
- Tempat pendaftaran bagi bendaharawan sebagai WP
- Surat Pemberitahuan (SPT)
- Dasar hukum SPT
- Fungsi SPT
- Bentuk, isi dan kelengkapan SPT
- Surat Pemberitahuan terdiri dari :
- Isi Surat Pemberitahuan
- Jenis-Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunnan PPh ( SE-12/PJ/2003)
- SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26, 22, 23/26, dan 25 harus juga berisi data tambahan antara lain :
- Untuk SPT Masa PPN juga harus berisi data tambahan tentang :
- Untuk SPT Masa PPN bagi Pemungut harus berisi data tambahan tentang :
- Untuk SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak harus juga ditambah dengan data tentang :
- Keterangan SPT Masa PPnBM
- Pengambilan dan penyampaian SPT
- Hal-hal yang berhubungan dengan SPT
- Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT
- Dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa
- Pelaporan SPT
- Pelaporan SPT yang jatuh pada hari libur
- SPT tidak lengkap
- WP tertentu yang dikecualikan dari penyampaian SPT
- Kriteria Surat Pemberitahuan (SPT) dan e-SPT Tidak Lengkap diterima yang dikirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan
- Pembetulan SPT Tahunan
- Penundaan penyampaian SPT Tahunan
- Surat Pemberitahuan Tahunan untuk WP yang menyelenggarakan Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
- Tata cara pelaporan dengan media komputer (e-spt)
- Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI
- Pelaporan Pengurangan Zakat Atas Penghasilan
- Sanksi berkenaan dengan SPT
- Tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran on-line
- Pemanfaatan data dari lampiran IV SPT Tahunan Orang Pribadi
- SPT Elektronik (E-SPT)
- Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran
- Tata Cara Pemindahbukuan
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
- DASAR HUKUM
- A. Kriteria/persyaratan Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak :
- Alasan terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak :
- Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (KEP-406/PJ/2001)
- Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (KEP-550/PJ/2000)
- Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP )
- Batas waktu pengembalian (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 17)
- Imbalan Bunga
- Penetapan dan Ketetapan Pajak
- Dasar Hukum
- Macam-macam Penetapan dan Ketetapan Pajak :
- SURAT TAGIHAN PAJAK ( Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )Pengertian STP ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )
- SURAT TAGIHAN PAJAK ( Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )Dasar Hukum STP
- Sebab Dikeluarkannya STP : (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
- Sanksi Administrasi STP :
- Dasar Hukum SKP
- Pengertian SKP
- Jenis SKP
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
- Pembukuan dan Pencatatan
- Dasar Hukum
- Sanksi Kenaikan 50 % atas WP Wajib Pembukuan/Pencatatan yang tidak Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan
- Pengertian Pembukuan (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000) :
- Ketentuan Pokok Pembukuan ( Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )
- Pencatatan ( KEP-520/PJ/2000 ) :
- Norma Penghitungan Penghasilan Netto ( Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Jo 01/PMK.03/2007 Jo SE-10/PJ/2007)
- Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah
- Izin Menteri Keuangan (49/PMK.03/2007):
- Pencabutan Izin:
- Kurs Konversi Untuk Beberapa Hal Terkait
- Kompensasi Kerugian dan Contoh Penghitungannya :
- Penagihan pajak
- DASAR HUKUM
- DASAR PENAGIHAN (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
- BUNGA PENAGIHAN ( Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
- PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
- HAK MENDAHULU PIUTANG PAJAK (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
- Daluwarsa Penagihan Pajak
- PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
- TATA CARA PENYITAAN PIUTANG PENANGGUNG PAJAK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
- Keberatan dan Banding
- Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
- Dasar Hukum
- Pengertian ( KMK-545/KMK.04/2000, SE-03/PJ.7/2001, SE-01/PJ.7/2003 Jo SE-05/PJ.7/2003, SE-06/PJ.7/2004)
- Tujuan Pemeriksaan ( KMK-545/KMK.04/2000 )
- Jenis dan Prioritas Pemeriksaan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Ruang Lingkup Pemeriksaan ( KMK-545/KMK.04/2000 Jo SE-03/PJ.7/2001 Jo SE-01/PJ.7/2003 Jo SE-05/PJ.7/2003)
- Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Kriteria Pemeriksaan WP Lokasi
- Pemeriksaan Ulang dan Ruang Lingkup Pemeriksaan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Norma Pemeriksaan ( KMK-545/KMK.04/2000 )
- Pedoman Pemeriksaan Pajak (KMK Nomor 545/KMK.04/2000)
- Kerahasiaan Bank dalam Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak ( SE-07/PJ.7/1995 )
- Wewenang Pemeriksa Pajak (KMK Nomor 545/KMK.04/2000)
- Pelaksanaan Pemeriksaan (KMK Nomor 545/KMK.04/2000)
- Pemeriksaan Rutin ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Pemeriksaan Kriteria Seleksi ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Pemeriksaan Khusus ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Pemeriksaan Tahun Berjalan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Pemeriksaan Terintegrasi ( SE-01/PJ.7/2003 )Pemeriksaan Tahun Berjalan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Pemeriksaan Bukti Permulaan ( SE-01/PJ.7/2003 )
- Penyegelan dan Tata Cara Penyegelan ( KEP-18/PJ/1995, KEP-343/PJ/2002 )
- Penyidikan Pajak ( Pasal 44 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )
- Tugas dan Wewenang Penyidik
- Kegiatan Penyidikan
- Hak dan Kewajiban WP apabila Dilakukan Pemeriksaan (625/KMK.04/1994 Jo 545/KMK.04/2000)
- Asas-asas Hukum dan Norma Penyidikan
- Kriteria PSL ekstensifikasi
- Jangka Waktu PSL ekstensifikasi
- Pelaksanaan PSL ekstensifikasi
- Ketentuan Pidana
- Wakil dan Kuasa Wajib Pajak, Rahasia Jabatan, dan Kewajiban Pihak Ketiga
- Dasar Hukum
- Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
- Tanggung renteng
- Rahasia jabatan
- Pihak-pihak yang wajib merahasiakan keadaaan Wajib Pajak
- Pihak-pihak yang dikecualikan merahasiakan keadaan Wajib Pajak
- Pihak-pihak yang dapat diberikan Keterangan oleh Pejabat dan Tenaga Ahli yag Ditunjuk ( Pasal 34 ayat 2a a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ) huruf b Jo KMK Nomor 539/KMK.04/2000 )
- Kerahasiaan Perbankan (SE-07/PJ.7/1995)
- Kewajiban pihak ketiga
- Hak dan Kewajiban Serta Sanksi Perpajakan
- Dasar Hukum Hak dan Kewajiban serta sangksi Perpajakan
- Hak WP
- Kewajiban WP
- Jenis sanksi dan Besarnya
- Denda
- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Kenaikan
- Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi
- Sanksi bagi WP yang tidak Memenuhi Kewajiban PPh Final
- Pemungut/Pemotong PPh Final dapat dikenakan sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan
- Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sendir atas PPh Finalnya dan wajib melaporkan secara bulanan (Misalnya perusahaan real estate, perusahaan persewaan tanah dan/atau bangunan, perusahaan pelayaran).
- Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sendiri atas PPh Finalnya tetapi tidak wajib melaporkan secara bulanan
- WP tertentu yang di kecualiakan dari pengenaan sanksi Administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang ditentukan
- Contoh Penghitungan sanksi
- Permohonan - permohonan WP
- Peninjauan Kembali
- Surat Setoran Pajak (SSP)
- Tahun Pajak
- Wajib Pajak Patuh
- Wajib Pajak Non Efektif
- Surat Keterangan Fiskal
