Tempat Belajar Pajak Secara Bijak

Kurs

 

Kurs BI

 

Download Pajak

Software Pajak

• PPh 21 (1087)

Lain-lain

• Persandingan UU PPh (1421)
• Daftar P3B Indonesia (672)
• UU PPh No.36 2008 (1453)
• Form SPT Tahunan 2008 (Lamp PER 24/PJ/2008) (4174)
• Form SPT PPN 1108 Excel (4488)

selengkapnya...

 

Online Chat

 

Cari Berita

Cari Artikel

Cari Kurs

Agenda Pajak

[Agenda Lainnya]

Link Pajak

• Direktori Konsultan Pajak
• PER 14 dan SPT PPN 1108
• IRS
• Pengaduan Pajak
• Bea Cukai (Custom)
• National Single Window
• Portal Nasional Indonesia
• PrimaryCons
• Rumus Gross Up/Tip n Trick Pajak
• Depkeu
• Pajak
• Bank Indonesia

[Link Lainnya]

Pajak Pertambahan NIlai (PPN)

• Pendahuluan
  • Mekanisme PPN Indonesia
    • Mekanisme PPN Indonesia
    • Contoh Penghitungan
  • Mekanisme pemungutan PPN
    • Mekanisme Pemungutan PPN
    • Pemungut PPN (Pembeli Khusus) terdiri dari (563/KMK.03/2003)
• Obyek PPN
  • Obyek PPN dalam pasal 4 UU PPN
    • Obyek PPN dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
  • Obyek PPN dalam pasal 16C dan pasal 16D UU PPN
    • Obyek PPN dalam Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
  • Pengusaha
    • Pengusaha ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
  • Daerah Pabean
    • Daerah Pabean ( Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
  • Barang Kena Pajak
    • Barang Kena Pajak ( Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Jenis-Jenis Barang Tidak Kena Pajak (Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 1 s.d. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 )
    • Penyerahan BKP ( Pasal 1A angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Bukan Penyerahan BKP/Tidak dikenakan PPN (Pasal 1A angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)
  • Jasa Kena Pajak
    • Jasa Kena Pajak ( Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Jenis-Jenis Jasa Tidak Kena Pajak ( Pasal 4A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 )
    • Jasa Perbankan yang tidak dikenakan PPN ( SE-15/PJ.5/1990 )
    • Jasa-jasa di atas merupakan kegiatan jasa yang merupakan usaha pokok bank, dan sesuai dengan UU Tentang Perbankan tidak diperbolehkan dilakukan oleh lembaga usaha non bank.
    • Penyerahan Jasa Kena Pajak ( Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
• Subyek PPN (Pengusaha Kena Pajak)
  • Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
    • Kewajiban PKP
    • Hak PKP dan Proses pencabutan PKP
  • Transaksi antar Pengusaha Kena Pajak yang terdapat hubungan istimewa
    • Transaksi Antar Pengusaha Kena Pajak yang Terdapat Hubungan Istimewa ( Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
  • Pengukuhan pengusaha gabah sebagai PKP
    • Pengukuhan Pengusaha Gabah sebagai PKP ( SE-21/PJ.53/2002 )
  • Pengukuhan pabrik gula sebagai PKP
    • Pengukuhan Pabrik gula sebagai PKP (SE-02/PJ.53/2003)
  • Pengertian Pengusaha Kena Pajak
    • Pengertian PKP (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000)
    • Termasuk PKP (Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000)
    • Pengusaha Kecil (552/KMK.04/2000 Jo 571/KMK.03/2003, SE-33/PJ.51/2003)
  • Cabang tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP
    • Cabang tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP apabila (SE-09/PJ.51/2003) :
  • Kewajiban produsen rekaman untuk dikukuhkan sebagai PKP
    • Kewajiban Produsen Rekaman untuk dikukuhkan sebagai PKP (KEP-552/PJ/2001 Jo KEP-337/PJ/2003 dan KEP-153/PJ/2002)
• Dasar Pengenaan Pajak
  • Pengertian dan jenis DPP
    • Pengertian dan Jenis DPP ( Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ):
    • DPP atas penyerahan BKP yang tergolong mewah yaitu sebagai berikut :
    • Harga Jual ( Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Penggantian ( Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Nilai Impor ( Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Nilai Ekspor ( Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ) :
    • Jenis-jenis nilai lain :
  • Nilai lain pedagang eceran
    • Nilai Lain Pedagang Eceran ( 567/KMK.04/2000 Jo 251/KMK.03/2002)
  • DPP atas jasa persewaan ruangan
    • DPP atas Jasa Persewaan Ruangan ( SE-14/PJ.53/2003 )
  • DPP atas PKP real estate dan industrial estate
    • DPP atas PKP Real Estate dan Industrial Estate ( SE-55/PJ.3/1985 ) Jo S-1376/PJ.3/1986 ) :
  • Rokok buatan dalam negeri dan luar negeri
    • Rokok Buatan Dalam Negeri dan Luar Negeri (62/KMK.03/2002 Jo KEP-103/PJ/2002 Jo SE-06/PJ.51/2002)
  • DPP atas transaksi yang menggunakan valuta asing
    • Dasar Pengenaan Pajak atas Transaksi yang Menggunakan Valuta Asing ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)
  • Nilai lain sebagai DPP untuk pengusaha emas
    • Dasar Hukum :
• Saat dan Tempat Pajak Terutang
  • Saat pajak terutang
    • Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)Saat Pajak Terutang ( Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemeritah Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002)
    • Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Bergerak dan tidak bergerak
    • Terutangnya Pajak atas Penyerahan BKP Tidak Berwujud :
    • Terutangnya Pajak atas Penyerahan JKP :
    • Terutangnya Pajak atas Impor BKP dan Ekspor :
    • Terutangnya Pajak atas persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan :
    • Terutangnya Pajak atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean (568/KMK.04/2000 )
  • Tempat pajak terutang
    • Tempat Pajak Terutang ( Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002)
    • Tempat Terutangnya PPN atas PKP Orang Pribadi ( KEP-525/PJ/2000 )
    • Tempat Terutangnya PPN bagi PKP yang dikukuhkan di KPP WP Besar (KEP-335/PJ/2002 Jo SE-32/PJ.52/2002)
    • Tempat Terutangnya PPN bagi PKP yang dikukuhkan di KPP PND (KEP-394/PJ/2003 Jo SE-34/PJ.52/2003)
  • Sentralisasi tempat pajak terutang
    • Sentralisasi Tempat Pajak Terutang (KEP-128/PJ/2003)
    • Sentralisasi Tempat PPN Terhutang Bagi PKP selain Pedagang Eceran dan PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui media elektronik :
    • Sentralisasi Tempat PPN Terhutang Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM selain melalui media elektronik :
  • Saat terutangnya pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP yang tergolong mewah antar cabang
    • Terutangnya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Antar Cabang
• Faktur Pajak dan Nota Retur
  • Pengertian Faktur Pajak
    • Pengertian Faktur Pajak ( Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, PER-159/PJ/2006 ) :
  • Pengertian Faktur Pajak fiktif
    • Pengertian Faktur Pajak Fiktif (SE-29/PJ.53/2003)
  • Ciri-ciri wajib pajak yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif
    • Ciri-ciri Wajib Pajak yang diindikasikan sebagai Penerbit atau Pengguna Faktur Pajak Fiktif (SE-29/PJ.53/2003)
  • Macam Faktur Pajak
    • Faktur Pajak Standar ( PER-159/PJ/2006, KEP-549/PJ/2000 Jo KEP-323/PJ/2001 Jo KEP-433/PJ/2002 Jo SE-50/PJ.51/2002)
    • Faktur Pajak Gabungan ( Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Faktur Pajak Sederhana ( Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo KEP-524/PJ/2000 Jo KEP-425/PJ/2001 Jo KEP-128/PJ/2004 Jo SE-06/PJ.52/2004)
  • Dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar
    • Dokumen-dokumen Tertentu Sebagai Faktur Pajak Standar ( KEP-522/PJ/2000 Jo KEP-312/PJ/2001 )
  • Saat pembuatan Faktur Pajak
    • Waktu Pembuatan Faktur Pajak Standar (PER-159/PJ./2006)
  • Tata cara pembuatan Faktur Pajak Standar
    • Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Standar (PER-159/PJ./2006)
  • Tata cara pengisian Faktur Pajak Standar
    • Tata Cara Pengisian Faktur Pajak Standar (KEP-549/PJ/2000 Jo KEP-323/PJ/2001 Jo KEP-433/PJ/2002)
  • Faktur Pajak Standar yang cacat atau salah atau hilang
    • Faktur Pajak Standar yang Cacat atau Salah atau Hilang ( KEP-549/PJ/2000 Jo KEP-323/PJ/2001 )
    • Hal-hal yang menyebabkan faktur pajak menjadi cacat antara lain :
    • Dalam hal Faktur Pajak Standar hilang, PKP Pembeli dapat meminta Faktur Pajak Standar pengganti kepada PKP Penjual, dengan cara:
  • Pembetulan Faktur Pajak Standar sehubungan dengan pembayaran dengan mata uang asing oleh pemungut PPN
    • Pembetulan Faktur Pajak Standar Sehubungan dengan Pembayaran dengan Mata Uang Asing oleh Pemungut PPN ( KEP-549/PJ/2000 Jo KEP-323/PJ/2001 Jo KEP-382/PJ/2002)
  • Larangan membuat Faktur Pajak (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
    • Larangan Membuat Faktur Pajak ( Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Pelanggaran dan Sanksi (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000)
  • Nota Retur
    • Nota Retur ( 596/KMK.04/1994, Pasal 5A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
    • Fungsi Nota Retur Bagi Penjual :
    • Fungsi Nota Retur Bagi Pembeli :
  • Pengertian Faktur Pajak tidak sah
    • Pengertian Faktur Pajak Tidak Sah (SE-27/PJ.52/2003)
  • Kriteri WP yang diduga membuat Faktur Pajak tidak sah
    • Kriteria Wajib Pajak yang diduga membuat Faktur Pajak Tidak Sah (SE-04/PJ.52/2003)
  • oKode dan nomor seri Faktur Pajak Standar
    • Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar
    • Kode transaksi adalah sebagai berikut:
    • Kode Cabang
• Pengkreditan Pajak Masukan
  • Prinsip dasar pengkreditan
    • Prinsip Dasar Pengkreditan ( Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 )
  • Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan
    • Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (PP Nomor 138 Tahun 2000)
  • Penghapusan piutang
    • Penghapusan Piutang ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002 )
  • Barang Kena Pajak yang musnah/rusak karena bencana alam atau karena kondisi Force Majeure
    • BKP yang Dibeli Musnah/Rusak Karena Bencana Alam atau Kondisi Force Majeure ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002 )
  • Kesalahan dalam pemungutan pajak
    • Kesalahan dalam Pemungutan Pajak ( PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo PP Nomor 24 Tahun 2002 )
  • Pajak masukan atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak
    • Pajak Masukan atas Pemakaian Sendiri Barang Kena Pajak
  • Pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang menghitung PPh-nya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
    • Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Menghitung PPh-nya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (252/KMK.03/2002 Jo 553/KMK.04/2000, SE-24/PJ.52/2002)
  • Pedoman pengkreditan pajak masukan atas kasus khusus
    • PKP Menggunakan Barang Modal Untuk Kegiatan Usaha yang Penyerahannya Terutang PPN dan Kegiatan Lain yang Tidak Terutang PPN (Dibebaskan dari Pengenaan PPN) :
    • PKP yang Melakukan Kegiatan Usaha Terpadu (Integrated) yang Menghasilkan BKP dan Non BKP atau Penyerahannya Terutang PPN dan Tidak Terutang PPN/Dibebaskan dari Pengenaan PPN
  • Pajak masukan atas jasa telekomunikasi
    • Pajak Masukan Atas Jasa Telekomunikasi (KEP-539/PJ/2000)
  • Tempat pengkreditan pajak masukan
    • Tempat Pengkreditan Pajak Masukan (PP Nomor 143 Tahun 2000 Jo SE-21/PJ.5/2001)
• Pemungut PPN
  • Macam pemungut PPN
    • Macam Pemungut PPN
  • Obyek pemungutan PPN
    • Obyek Pemungutan PPN
  • Mekanisme pemungutan PPN oleh pemungut PPN
    • Mekanisme Pemungutan PPN Oleh Pemungut PPN (563/KMK.03/2003, KEP-382/PJ/2002)
  • Penyetoran dan pelaporan PPN oleh pemungut PPN
    • Penyetoran dan Pelaporan Pemungut PPN (563/KMK.03/2003)
  • Pelaporan pada SPT Masa PPN oleh PKP penjual
    • Pelaporan pada SPT Masa PPN oleh PKP Penjual
  • Dikecualikan dari mekanisme pemungutan PPN oleh pemungut PPN
    • Dikecualikan dari Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN (563/KMK.03/2003)
  • Pelaporan SPT Masa bagi pemungut PPN
    • Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
• Restitusi Kelebihan Pajak Masukan
  • Restitusi melalui KPP
    • Restitusi Melalui KPP ( KEP-523/PJ/2000, KEP-160/PJ/2001, PER-122/PJ/2006, SE-08/PJ.53/2006)
    • Dokumen yang harus dilampirkan dalam permohonan :
    • Mekanisme Penyelesaian Restitusi PPN :
  • Restitusi atau pembayaran pendahuluan melalui BAPEKSTA
    • Restitusi atau Pembayaran Pendahuluan Melalui Bapeksta ( KEP-07/PJ/1995 Jo KEP-20/PJ/1996 )
    • Pajak yang Dapat Diajukan Restitusi Melalui Bapeksta :
  • Restitusi PPN dipercepat bagi eksportir tertentu
    • Restitusi Dipercepat Bagi PKP Eksportir Tertentu ( SE-34/PJ.54/1996 )
  • Restitusi pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta pejabat/Tenaga Ahlinya
    • Restitusi Pembebasan PPN dan/atau PPnBM kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya (25/KMK.01/1998)
  • Sebab-sebab terjadinya restitusi kelebihan pajak
    • Sebab-sebab terjadinya restitusi kelebihan pajak (KEP-160/PJ/2001)
• PPnBM
  • Karakteristik PPnBM
    • Karakteristik PPn BM ( Pasal 5, 8, dan 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 )
  • BKP mewah kendaraan bermotor
    • Dasar Hukum :
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 10%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 20%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 30%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 40%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 50%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPN BM 60%
    • Kendaraan Bermotor dengan Tarif PPn BM 75%
  • Jenis BKP mewah kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM
    • Jenis BKP Mewah Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM (355/KMK.03/2003 Jo PP No 43 Tahun 2003)
  • Impor atau penyerahan BKP mewah yang tidak dikenakan PPnBM
    • Impor atau penyerahan BKP Mewah yang tidak dikenakan PPnBM (355/KMK.03/2003 Jo PP No 43 Tahun 2003)
  • Tata cara pengenaan PPnBM kendaraan bermotor
    • Tata Cara Pengenaan PPn BM Kendaraan Bermotor
  • Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari pengenaan PPnBM
    • Kendaraan Bermotor Yang Dikecualikan dari Pengenaan PPn BM (569/KMK.04/2000 Jo 140/KMK.03/2002)
  • Tata cara restitusi PPnBM kendaraan bermotor yang terlanjur dipungut/dibayar
    • Tata Cara Restitusi PPn BM Kendaraan Bermotor yang Terlanjur Dipungut/Dibayar
  • Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas kendaraan bermotor
    • Impor Kendaraan Bermotor CKD:
    • Penyerahan Kendaraan Bermotor Eks CKD oleh Pabrikan:
    • Penyerahan Kendaraan Bermotor oleh Distributor
    • Penyerahan Kendaraan Bermotor oleh Dealer:
    • Penyerahan KB oleh Dealer kepada Pembeli dgn SKB :
    • Impor Kendaraan Bermotor CBU:
    • Penyerahan KB Eks Impor CBU oleh Importir :
    • Penyerahan Sasis Kendaraan Bermotor :
    • Penyerahan Kendaraan Bermotor Eks Sasis oleh Distributor/Dealer/Showroom :
    • Pemungutan PPn BM oleh Perusahaan Karoseri:
    • Perhitungan PPn BM tersebut di atas menggunakan DPP sebesar :
  • BKP mewah selain kendaraan bermotor
    • BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor
    • Sejak tanggal 1 Mei 2002, rincian BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM sebagai berikut :
    • Rincian BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenakan PPnBM per 1 Februari 2003 :
  • Daftar BKP mewah selain kendaraan bermotor yang mengalami perubahan
    • BKP Mewah selain Kendaraan Bermotor PPnBM-nya dihapuskan (SE-06/PJ.51/2003) :
    • BKP Mewah selain Kendaraan Bermotor yang tarif PPnBM-nya diturunkan (SE-06/PJ.51/2003) :
  • Obyek PPnBM
    • Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Subyek PPnBM
    • Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Saat PPnBM terutang
    • Saat PPnBM Terutang
  • Pengenaan PPnBM atas produk minuman ringan
    • Pengenaan PPnBM Atas Produk Minuman Ringan (SE-30/PJ.51/2003)
    • Praktek Bisnis Industri Minuman Ringan Yang Berlaku :
    • Perlakuan PPnBM Secara Umum :
    • Perlakuan PPnBM untuk Minuman dengan Kemasan yang Dapat Dikembalikan (returnable container)
    • Perlakuan PPnBM untuk Minuman Ringan yang Menggunakan Kemasan Sekali Pakai (Non returnable container)
• PPN atas kegiatan membangun sendiri
  • Syarat-syarat dikenakannya PPN
    • Syarat-Syarat Dikenakannya PPN
  • DPP dan PPN yang terutang
    • Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang Terutang :
  • Membangun sendiri di kawasan real estate
    • Membangun Sendiri di Kawasan Real Estat
    • Mekanisme Pengenaan PPN-nya sebagai berikut :
  • Tempat PPN terutang
    • Tempat PPN Terutang
  • Tidak termasuk kegiatan membangun sendiri
    • Tidak Termasuk Kegiatan Membangun Sendiri
• PPN Atas Handling Import dan Handling Eksport
  • PPN atas handling import
    • Pengertian Handling Import (Impor Inden)
    • Mekanisme Pengenaan PPN atas Handling Import
  • PPN atas handling eksport
    • PPN atas Handling Export
    • Mekanisme pengenaan PPN Handling Eksport
• PPN Dalam Transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing)
  • SGU dengan hak opsi (Capital Lease)
    • SGU Dengan Hak Opsi (Capital Lease)
    • Perlakuan PPN atas SGU dengan Hak Opsi :
    • Mekanisme Pengenaan PPN atas SGU dengan Hak Opsi :
  • SGU tanpa hak opsi (Operating Lease)
    • SGU Tanpa Hak Opsi (Operating Lease)
  • Sale and Lease Back
    • Sale And Lease Back :
• PPN Atas Jasa-Jasa Tertentu
  • Jasa custodian
    • JASA CUSTODIAN ( SE-25/PJ.53/1995 ) :
  • Jasa anjak piutang
    • JASA ANJAK PIUTANG ( SE-06/PJ.53/1997 )
  • Jasa wali amanat
    • JASA WALl AMANAT ( SE-03/PJ.32/1996 )
  • Jasa periklanan
    • JASA PERIKLANAN ( SE-10/PJ.3/1998 )
  • Paket program acara di televisi
    • Sistem Beli Putus :
    • Sistem Pesanan :
    • Sistem Bagi Hasil :
  • Jasa sertifikasi
    • Jasa Sertifikasi ( SE-02/PJ/1997 Jo SE-04/PJ.53/1998)
  • Jasa penelitian yang dilakukan oleh instansi pemerintah
    • Jasa Penelitian Yang Dilakukan Oleh Instansi Pemerintah
  • Jasa pengelolaan rumah susun “Strata Title”
    • Jasa Pengelolahan Rumah Susum Strata Title SE-01/PJ.33/1998 )
  • Jasa perdagangan termasuk E-Commerce
    • Pengertian Jasa Perdagangan
    • Penyerahan Jasa Perdagangan yang Terutang PPN
    • Penyerahan Jasa Perdagangan Yang Tidak Terutang PPN
  • Jasa penyelenggara kegiatan/Event Organizer
    • Jasa Penyelenggara Kegiatan /Event Organizer (SE-11/PJ.53/2003)
    • Atas penyerahan Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO) di dalam Daerah Pabean dan pemanfaatan jasa EO dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, yaitu :
  • PPN atas penyerahan jasa boga atau katering
    • PPN atas Penyerahan Jasa Boga atau Katering (418/KMK.03/2003)
    • Pengenaan PPN
  • PPN atas usaha katering yang dilakukan oleh hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
    • Dasar Hukum :
    • Subjek Pajak
    • Objek Pajak
  • PPN atas penyerahan jasa pengelolaan tempat parkir
    • PPN atas Penyerahan Jasa Pengelolaan Tempat Parkir (419/KMK.03/2003 Jo SE-31/PJ.53/2003)
    • Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Parkir
    • Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Persewaan Tempat Parkir (SE-31/PJ.53/2003)
• PPN atas Jasa Telekomunikasi
  • Jenis-jenis jasa telekomunikasi yang dikenakan PPN
    • Jenis-Jenis Jasa Telekomunikasi Yang Dikenakan PPN ( SE-48/PJ.3/1988 )
  • Faktur Pajak
    • FAKTUR PAJAK (KEP-522/PJ/2000)
  • Warung telekomunikasi
    • Warung Telekomunikasi
  • Operator telepon seluler
    • Operator Telepon Seluler ( 238/KMK.04/1996 )
  • PPN atas penyerahan jasa interkoneksi antar perusahaan telekomunikasi
    • PPN atas Penyerahan Jasa Interkoneksi antar Perusahaan Telekomunikasi
• PPN Atas Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar
  • Dasar Pengenaan Pajak
    • Dasar Pengenaan Pajak
    • Rekaman Suara/Lagu di atas Disc (Compact Disc)
  • Mekanisme pengenaan PPN atas produk rekaman suara dan/atau gambar
    • Mekanisme Pengenaan PPN atas Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar( SE-13/PJ.51/2000 Jo SE-24/PJ.51/2001 Jo KEP-552/PJ/2001 Jo KEP-337/PJ/2003) :
  • Jenis-jenis produk rekaman suara
    • Jenis-jenis Produk Rekaman Suara (KEP-81/PJ/2004)
    • Jenis-jenis Produk Rekaman Suara (KMK-89a/KMK.04/2000 Jo KEP-131/PJ/2000 Jo KEP-552/PJ/2001 Jo KEP-337/PJ/2003, SE-13/PJ.51/2000 Jo SE-24/PJ.51/2001 )
  • PPN atas penyerahan film rekaman video
    • PPN atas Penyerahan Film Rekaman Video
    • Berdasarkan KMK No 86/KMK.03/2002 Jo KEP-153/PJ/2002 Jo SE-09/PJ.51/2002
  • Pengenaan PPN atas produk rekaman suara dan/atau gambar
    • Pengenaan PPN atas Produk Rekaman Suara dan/atau Gambar (SE-08/PJ.51/2003)
  • Asosiasi Pengusaha Rekaman
    • Asosiasi Pengusaha Rekaman yang dapat memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker (KEP-81/PJ/2004 Jo PER-14/PJ/2006 Jo SE-02/PJ.51/2006)
  • Surat/dokumen yang diperlukan untuk stiker lunas PPN
    • Surat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan stiker lunas PPN (KEP-337/PJ/2003)
  • Produk rekaman suara dan/atau gambar yang dikenakan PPN dengan ketentuan umum
    • Produk Rekaman Suara Dan/atau Gambar Yang Dikenakan PPn dengan Ketentuan Umum (Pasal 3 KMK Nomor 174/KMK.03/2004)
• PPN Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual-belikan
  • Syarat dikenakannya PPN
    • Syarat Dikenakannya PPN ( Pasal 16D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Jo SE-18/PJ.52/1996 )
  • Mekanisme pengenaan PPN-nya
    • Mekanisme Pengenaan PPN-nya ( SE-18/PJ.52/1996 ) :
  • Mekanisme PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean
    • Mekanisme Pengenaan PPN ( SE-08/PJ.5/1995 Jo 568/KMK.04/2000 )
• PPN Atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP Dari Luar Daerah Pabean
  • o Jenis BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean
    • Jenis BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean
  • Tata cara pengisian SSP untuk membayar PPN yang terhutang atas BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean
    • Tata Cara Pengisian SSP untuk membayar PPN yang terhutang atas BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ( SE-08/PJ.5/1995 Jo 568/KMK.04/2000)
  • o Penggunaan metode QQ pada Faktur Pajak Standar
    • PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR ( SE-09/PJ.531/2000 )
• Fasilitas Di Bidang PPN/PPnBM
  • Pengertian fasilitas PPN
    • Pengertian Fasilitas PPN
  • Dibebaskan dari pengenaan PPN
    • Impor BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN (Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Jo SE-20/PJ.51/2003)
  • BKP/JKP strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
    • Impor BKP/JKP Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN
  • Impor atau penyerahan BKM mewah kendaraan bermotor yang PPnBM-nya dibebaskan
    • Impor atau Penyerahan BKM Mewah Kendaraan Bermotor Yang PPnBM-nya Dibebaskan (355/KMK.03/2003)
  • Batasan rumah sederhana dan rumah susun sederhana
    • . Kriteria Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang mendapat fasilitas pembebasan PPN adalah sebagai berikut :
    • Kriteria Perumahan lainnya yang mendapat fasilitas pembebasan PPN meliputi :
  • Fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN/PPnBM
    • Impor BKP/JKP Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN (KMK Nomor 10/KMK.04/2001 Jo KMK Nomor 63/KMK.03/2002 Jo Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-48/PJ/2001, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 Jo KMK Nomor 363/KMK.03/2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003)
    • Dibebaskan dari Pengenaan PPN/PPn BM (132/KMK.04/1999)
  • Fasilitas PPN bagi pengusaha kawasan berikat (PKB) dan PKP di kawasan berikat (PDKB)
    • Pengertian Kawasan Berikat
    • Fasilitas PPN/PPn BM Tidak Dipungut
  • Fasilitas PPN untuk penyelenggara gudang berikat
    • (Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 Jo. KMK No: 399/KMK.01/1996)
    • Fasilitas Yang Dimiliki
    • Tatacara Untuk Menjadi PGB dan PPGB
    • Perusahaan yang dapat diberikan izin sebagai PGB dan PPGB adalah perusahaan
  • Fasilitas PPN dagi PKP EPTE
    • Pengertian EPTE
    • Fasilitas PPN/PPn BM Tidak Dipungut
    • Pekerjaan Sub Kontrak
  • Kawasan berikat Pulau Batam
    • Istilah-istilah umum (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004)
    • PPN dan PPn BM tidak dipungut (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004 )
    • Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Pulau Batam (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004)
  • Fasilitas PPN tidak dipungut (PPN 0%) bagi eksportir tertentu
    • Fasilitas PPN 0% bagi PET ( 548/KMK.04/1997 Jo SE-14/PJ.54/1998 ) :
  • Fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah/pinjaman luar negeri
    • Proyek Pemerintah dengan Dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri :
    • Kontraktor Utama :
  • Fasilitas BAPEKSTA keuangan
    • Fasilitas PPN Tidak Dipungut Via Bapeksta Keuangan ( 129/KMK.04/2003 )
    • Persyaratan Fasilitas Bapeksta :
    • Syarat Mendapatkan NIPER :
  • Fasilitas PPN tidak dipungut atas impor BKP tertentu
    • PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.03/2001
    • PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu :
  • Jasa angkutan umum yang tidak dikenakan PPN
    • Jasa Angkutan Umum Yang Tidak Dikenakan PPN (527/KMK.03/2003)
• PPN Atas Restrukturisasi Perusahaan
  • Mekanisme PPN-nya
    • Mekanisme PPN-nya ( KEP-546/PJ/2000 )
  • Tata cara penyetoran PPN
    • Tata Cara Penyetoran PPN
  • Pencabutan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.04/1999
    • Pencabutan Ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.04/1999
• Kerjasama Usaha
  • Definisi dalam PPN
    • Definisi
  • Aspek perpajakan Joint Operation
    • Asfek Perpajakan Joint Operation
• Pelaporan PPN
  • Pelaporan PPN dengan menggunakan media elektronik
    • Dasar hukum KEP-756/PJ/2001 Jo KEP-327/PJ/2002 Jo SE-07/PJ.52/2003
  • Contoh pengisian SPM PPN produsen rekaman suara
    • Contoh Pengisian SPM PPN Produsen Rekaman Suara
  • Contoh pengisian SPT PPN untuk pengusaha pabrik penghasil tembakau
    • Contoh Pengisian SPT PPN untuk Pengusaha Pabrik Penghasil Tembakau
• PPN Atas Kendaraan Bermotor Bekas
  • PPN atas pemberian cuma-cuma
    • Dasar Hukum :
    • PPN atas Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP
    • Contoh pemberian cuma-cuma :
  • PPN atas kendaraan bermotor bekas
    • Pengertian Kendaraan Bermotor Bekas (251/KMK.03/2002 Jo KEP-238/PJ/2002)
    • Perlakuan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
    • Contoh Kasus
• PPN Atas Penyerahan Gula Pasir
  • PPN pabrik gula (pabrikan)
    • PPN Pabrik Gula (Pabrikan) (SE-29/PJ.51/1998 Jo SE-02/PJ.53/2003)
  • PPN pedagang gula
    • PPN Pedagang Gula
• Surat Keterangan Bebas
  • SKB atas kendaraan bermotor yang tergolong mewah
    • SKB atas Kendaraan Bermotor Yang Tergolong Mewah
    • SKB atas Kendaraan Bermotor Yang Tergolong Mewah
    • Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) atas Impor/Penyerahan Kendaraan Bermotor (KEP-229/PJ/2003)
  • Tata cara penerbitan SKB PPnBM atas kendaraan ambulan
    • Tata Cara Penerbitan SKB PPnBM Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan dan Kendaraan Angkutan Umum
  • Tata cara penerbitan SKB PPnBM atas penyerahan kendaraan protokoler
    • Tata Cara Penerbitan SKB PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri (KEP-229/PJ/2003)
• Penyerahan Jasa Kena Pajak Dari dan Ke Kawasan Berikat
  • PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak dari dan ke kawasan berikat
    • Termasuk pengertian Penyerahan JKP dari dan ke Kawasan Berikat (SE-26/PJ.53/2003)
    • Perlakuan PPN
• Pedagang Eceran Yang Tidak Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • Pengertian pedagang eceran
    • Pengertian Pedagang Eceran
  • Mekanisme PPN pedagang eceran
    • Mekanisme PPN
• PPN dan PPnBM Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Pulau Batam
  • Istilah umum
    • Istilah-istilah umum (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004)
  • PPN dan PPnBM tidak dipungut
    • PPN dan PPn BM tidak dipungut (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004 )
  • Perlakuan PPN dan PPnBM di kawasan berikat Pulau Batam
    • Perlakuan PPN dan PPnBM di Kawasan Berikat Pulau Batam (PP No. 63 Tahun 2003 Jo 393/KMK.03/2004)
• SPT Masa PPN
  • Pengertian SPT masa PPN
    • Pengertian SPT Masa PPN (PER-160/PJ/2006)
  • SPT tidak lengkap
    • SPT Tidak Lengkap (PER-160/PJ/2006)