Tempat Belajar Pajak Secara Bijak

Pajak Indonesia

Ensiklopedia Pajak
Pajak Pertambahan NIlai (PPN) >> Pemungut PPN >> Dikecualikan dari mekanisme pemungutan PPN oleh pemungut PPN

Dikecualikan dari Mekanisme Pemungutan PPN oleh Pemungut PPN (563/KMK.03/2003)


-Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 1.000.000,- (termasuk PPN/PPn BM) yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dalam hal ini, PPN harus dipungut dan disetor oleh PKP Rekanan.

-Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh Real Estat atau Industrial Estat (Lihat Lampiran I Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-382/PJ/2002).

-Pembayaran untuk penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN (Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001)

-Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh Pertamina.

-Pembayaran atas rekening telepon.

-Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.

-Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

-Penyerahan BKP/JKP antar Badan-Badan Tertentu. Dalam hal ini PPN dipungut dan disetor oleh pihak yang melakukan penyerahan BKP/JKP (PKP Penjual).
Berdasarkan SE-43/PJ.51/2002, pemungut PPN tidak perlu memungut PPN atas :
-Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh bukan PKP

-Pembayaran atas proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah/dana pinjaman luar negeri.